Era Kolonial dan Awal Konservasi (1889-1919)

Sejarah konservasi kawasan Gunung Gede Pangrango dimulai pada era kolonial Belanda tahun 1889. Wilayah hutan strategis antara Kebun Raya Cibodas dan mata air panas ditetapkan sebagai area perlindungan pertama. Pemerintah Hindia Belanda menyadari potensi ekologis luar biasa dari ekosistem pegunungan tropis ini.

Tahun 1919 menandai tonggak penting dalam sejarah konservasi kawasan ini. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, kawasan diperluas menjadi Cagar Alam Cibodas secara resmi. Keputusan ini menjadi langkah visioner melindungi keanekaragaman hayati pegunungan Jawa Barat yang tak ternilai.

Motivasi utama penetapan cagar alam berasal dari kepentingan penelitian botani dan aklimatisasi tanaman ekonomis. Para botanis kolonial mulai mengkaji kekayaan flora endemik yang tersimpan di lereng-lereng gunung berapi kembar ini. Kawasan menjadi laboratorium alam terbuka untuk studi ekologi tropik pegunungan yang intensif dan berkelanjutan.

Perkembangan Pascakemerdekaan (1945-1978)

Setelah kemerdekaan Indonesia, pengelolaan kawasan beralih ke pemerintah Republik Indonesia dengan visi konservasi berkelanjutan. Tahun 1975 menandai babak baru ketika area Situgunung ditetapkan sebagai Taman Wisata untuk kepentingan edukasi dan rekreasi. Langkah ini mengintegrasikan fungsi konservasi dengan pemberdayaan masyarakat melalui ekowisata yang bertanggung jawab.

Periode transisi 1945-1978 menjadi masa konsolidasi pengelolaan kawasan konservasi dengan pendekatan nasionalistik. Pemerintah Indonesia mulai mengembangkan kerangka hukum konservasi yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat lokal. Kawasan mulai diakui sebagai aset strategis bangsa untuk penelitian, pendidikan, dan pelestarian lingkungan.

Tahun 1978 menjadi momentum persiapan penetapan taman nasional dengan luasan 14.000 hektare yang mencakup dua puncak utama. Proses persiapan melibatkan kajian mendalam tentang potensi ekologi, sosial-ekonomi masyarakat, dan strategi pengelolaan jangka panjang. Upaya ini mempersiapkan fondasi kokoh bagi penetapan taman nasional yang komprehensif dan berkelanjutan.

Penetapan Resmi dan Perkembangan Modern (1980-Sekarang)

Tanggal 6 Maret 1980 tercatat sebagai hari bersejarah penetapan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Menteri Pertanian mengumumkan lima taman nasional pertama Indonesia, termasuk kawasan yang menggabungkan Cagar Alam Cibodas, Cimungkat, Gunung Gede Pangrango, dan Taman Wisata Situgunung. Penetapan ini menandai era baru konservasi terpadu dengan luasan mencapai 24.270,80 hektare.

Tahun 2014 menjadi milestone penting melalui Keputusan Menteri Kehutanan SK 3683/Menhut-VII/KUH/2014 yang memperkuat status hukum kawasan. Keputusan ini menegaskan komitmen negara melindungi ekosistem pegunungan tropis yang membentang di tiga kabupaten: Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. Penetapan legal definitif ini memberikan perlindungan hukum kuat terhadap ancaman degradasi lingkungan dan alih fungsi lahan.

Era modern pengelolaan taman nasional menerapkan pendekatan pengelolaan adaptif berbasis ekosistem dan partisipasi masyarakat. Kawasan menjadi model konservasi terpadu yang mengintegrasikan penelitian, pendidikan, ekowisata, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Taman nasional terus berevolusi sebagai pusat pembelajaran konservasi yang berkelanjutan untuk generasi masa depan.

Poin-Poin Penting Sejarah

• 1889 – Penetapan awal area perlindungan hutan antara Kebun Raya Cibodas dan mata air panas oleh pemerintah kolonial Belanda
• 1919 – Penetapan resmi Cagar Alam Cibodas berdasarkan SK Gubernur Jenderal Hindia Belanda sebagai kawasan konservasi formal
• 1975 – Penetapan area Situgunung sebagai Taman Wisata untuk mengintegrasikan fungsi konservasi dengan ekowisata berkelanjutan
• 1978 – Proses persiapan penetapan taman nasional dimulai dengan kajian komprehensif kawasan seluas 14.000 hektare
• 6 Maret 1980 – Penetapan resmi sebagai salah satu dari lima taman nasional pertama di Indonesia
• 2014 – Penerbitan SK 3683/Menhut-VII/KUH/2014 yang memperkuat status hukum dengan luas definitif 24.270,80 hektare
• Era Modern – Pengembangan pengelolaan adaptif berbasis ekosistem dengan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan